Apel Bersama Awal Tahun 2025 di Lapas Kelas I Medan, Kerja Bersama Untuk Indonesia Emas 2045 ..

Medan , Mitra 86 Sergap .

Lapas Kelas I Medan mengikuti Apel Bersama Awal Tahun 2025 secara virtual bersama seluruh ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Senin (06/01/2025).

Dengan tema “Kerja Bersama, untuk Indonesia Emas 2045”, kami meneguhkan komitmen untuk terus berkolaborasi dan memberikan pelayanan publik terbaik.

Menteri Yusril Ihza Mahendra juga menekankan pentingnya sinergitas dan efisiensi dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Kami siap berinovasi dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam amanatnya Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan penting nya kolaborasi antar lembaga dalam meningkatkan pelayanan publik tahun 2025. Ia juga mengajak seluruh ASN bekerja keras dan optimis dalam mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045″.

” Besar harapan saya agar kita semua dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan dengan kerjasama yang kuat agar kita menjadi bagian keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.” Ungkap Yusril.

Menteri Yusril juga menekankan pelaksanaan langkah langkah strategis yang harus dilaksanakan secara terukur dan berkesinambungan, salah satu langkah yang diangkat adalah penyusunan rencana strategis Kementerian yang sesuai dengan misi 8 Asta Cita dan 17 Program Prioritas Nasional. Langkah strategis tersebut antara lain mencakup :

1- Mewujudkan visi Kabinet Merah PutihPutih melalui penyusunan Renstra Kementerian yang Implementatif terhadap misi 8 Asta Cita , 17 program perioritas Nasional dan 8 program terbaik cepat.

2- Melaksanakan target kinerja secara terukur dan selaras dengan Asta Cita.

3- Melaksanakan perjanjian kinerja secara berjenjang oleh setiap pejabat manajerial sebagai pengampu kegiatan.

4- Melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tidak ada mark-up atau penggelembungan anggaran.

5- Menggunakan perjalanan dinas secara selektif.

6- Melaksanakan program kegiatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7- Melakukan sinkronisasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian dan lembaga dalam pencapaian tujuan organisasi.

8- Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat manajerial yang tidak produktif . ( Ban ) .