*Aliansi Kesepakatan Rakyat (AKSARA) mengajukan Permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Labuhan Batu Utara (LABURA).*

Labura,-Aliansi Kesepakatan Rakyat (AKSARA) mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat  (RDP) ke DPRD Labuhanbatu Utara (LABURA). Permohonan RDP itu diajukan terkait rencana beberapa pembangungan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUTR Labura yaitu : 

1. Rumah Dinas Ketua DPRD Labura dengan pagu anggaran :RP 2.172.000.000

2. Pembangunan lanjutan Mako Polsek Kualuh Hulu dengan pagu anggaran: Rp. 1.462.480.000 

3. Pembangunan Mess Pemkab di Aek Kanopan dengan pagu anggaran : Rp.1.158.400.000

Rencana tersebut kami nilai melanggar Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

 Munculnya terkait rencana pembangunan tersebut justru mencederai Intruksi Presiden Nomor I Tahun 2025. Pada Point 4 juga dijelaskan untuk mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Pada Point 5 Juga dijelaskan memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Dan juga pada Point 3 dijelaskan bahwa Menyampaikan hasil idenfikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana pada angka 1 kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuaan. 

‘’ Kami sudah menyurati Pimpinan DPRD Labuhanbatu untuk mengabulkan permohonan Rapat Dengar Pendapat’’ Ungkap Ketua AKSARA Randy Pratama ,Senin (10/03/2025) 

Randy menuturkan dalam surat permohonan RDP yang di ajukan ,AKSARA meminta DPRD LABURA memanggil pihak pihak terkait untuk menjelaskab urgensi rencana pembangunan tersebut dan output dari pembangunan tersebut, mengingat Presiden Prabowo Subianto lagi gencar gencarnya melaksanakan efesiensi anggaran. 

  

‘’ Kami meminta Dewan Perwakilan Rakyat Labuhanbatu Utara untuk memeriksa anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ,Meminta penjelasan dan urgensi pembangunan tersebut,Meminta agar rencana pembangunan tersebut di berhentikan dikarenakan pemborosan dan output yang tidak terukur. 

‘’ kami berharap permohonan RDP ini cepat di tanggapi oleh DPRD LABURA,khususnya pimpinan komisi C,’’ kata Randy .

‘’ menggingat efisiensi anggaran penting karena dapat membantu menoptimalkan penggunaan dana public,meningkatkan kesejahtraan masyarakatz dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang termaklum dalam Intruksi Presiden (INPRES) NO 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja Negara dan anggaran pendapat dan belanja daerahtahun 2025’’ pungkasnya.(Ihb)