SUBULUSSALAM Mitra86SERGAP
-Program titipan yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan publik di Kota Subulussalam. Ketua Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Nusantara (Lp. Tipikor Nusantara), Hasan Gurinci, secara tegas meminta Pemerintah Kota Subulussalam untuk segera menghentikan program tersebut, Sabtu 12/04/2025.
Menurut Hasan, program-program titipan yang dibebankan kepada seluruh desa di Subulussalam tidak memiliki manfaat nyata bagi masyarakat desa. “Program seperti pelatihan pertukangan dan perbengkelen itu justru hanya menguntungkan individu tertentu, bukan masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Hasan.
Yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan Dana Desa untuk mendanai kegiatan pelatihan tersebut. Hasan menegaskan bahwa hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa, di mana penggunaan Dana Desa seharusnya difokuskan untuk kegiatan swadaya masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Ini sangat jelas melenceng dari regulasi. Dana Desa bukan untuk memperkaya pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat desa dan pembangunan desa itu sendiri,” tegasnya lagi.
Hasan juga menyoroti bahwa program-program titipan tersebut mengganggu rencana kegiatan yang telah disusun dan disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa. Ia khawatir, jika terus dipaksakan, desa-desa tidak akan mampu melaksanakan program prioritas yang telah dirancang secara partisipatif oleh warga.
Untuk itu, Lp. Tipikor Nusantara mendesak Pemerintah Kota Subulussalam untuk mencabut dan tidak melanjutkan program-program titipan tersebut di tahun 2025. Ia juga mengajak seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk bersuara dan menjaga amanah penggunaan Dana Desa demi kemajuan bersama.
Suhen
0 Komentar